Alasan Kepala BP Migas Tak Hadiri Rapat DPR

Sebelumnya Priyono tak hadir dalam rapat. DPR kesal, lalu mengusir wakil BP Migas.

Rabu, 6 Juli 2011, 20:26 WIB

Hadi Suprapto, Ronito Kartika Suryani

Kepala BP Migas R Priyono (Antara)

VIVAnews - Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), R Priyono, akhirnya angkat bicara soal ketidakhadirannya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, tadi pagi. Namun, setelah wakilnya diusir dari rapat, akhirnya Priyono menghadiri undangan Dewan.

Priyono menjelaskan, ketidakhadirannya untuk mengurusi permintaan gas dari Thailand. Thailand meminta gas minimal satu kargo karena ada kebocoran di wilayahnya. "Ini sifatnya darurat," katanya di DPR, Rabu malam, 6 Juli 2011.

Priyono mengatakan, permintaan dari Thailand harus cepat, karena sifatnya darurat. Pemerintah akan mencari gas apakah dari lapangan Bontang atau Tangguh.

Sebelumnya, Komisi VII DPR kesal karena Priyono tidak hadir dalam rapat dengar pendapat yang membahas mengenai asumsi dasar dalam APBN-P 2011 terkait minyak dan gas. Akibatnya, perwakilan kepala BP Migas harus rela diusir dari ruang rapat.

Kepala BP Migas awalnya diwakili oleh Deputi Perencanaan BP Migas, Haposan Napitupulu dan Sekretaris BP Migas, Rudi Rubiandini. Melihat kepala BP Migas tidak hadir, anggota Komisi VII Fraksi PDIP Ismayatun mempertanyakan ketidakhadiran R Priyono.

Ia kecewa karena rapat yang seharusnya membahas asumsi dasar volume BBM bersubsidi, subsidi BBN dan LPG, asumsi lifting minyak bumi dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2011 tak dihadiri Priyono. (art)

• VIVAnews

Read More

BI Tak Batasi Kepemilikan Kartu Kredit?

"Jangan hukum mereka yang punya 5 tapi bayarnya lancar,"

Rabu, 6 Juli 2011, 19:30 WIB

Nur Farida Ahniar, Harwanto Bimo Pratomo

Kartu kredit (AAP/ Alan Porritt)

VIVAnews- Asosiasi Kartu Kredit memperkirakan perubahan aturan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang dilakukan Bank Indonesia akan mengatur pegawai outsorching, angka minimum pendapatan dan pengelolaan penagihan. Sementara batasan kepemilikan kartu kredit tidak akan diatur dalam perubahan aturan itu.

"BI tidak akan mengeluarkan batasan kepunyaan kartu kredit," ujar Dewan Eksekutif Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), Dodit Probojakti, ketika jumpa pers di Gedung BNI, Jakarta, Rabu 6 Juli 2011.

Menurutnya pembatasan kartu kredit dipandang tidak adil. Pasalnya hal itu sama dengan menghukum orang yang punya banyak kartu kredit namun lancar membayar tagihannya secara baik. AKKI mengusulkan jika pemilik kartu kredit sudah macet di satu kartu, maka tidak boleh membuat kartu baru.
"Jangan hukum mereka yang punya 5 tapi bayarnya lancar, masa mau dibatasi jadi 2 kartu kredit. Itu tidak bijaksana jika di cut kalau begitu," tambahnya.

Dodit menjelaskan hal yang akan diatur dalam perubahan aturan itu adalah suku bunga. Suku bunga kartu kredit saat ini dirasa terlalu besar. Sementara untuk batasan usia, minimal seseorang berusia 21 tahun yang boleh memiliki kartu kredit. "Pada umur itu orang sudah bisa mengatasnamakan dirinya," jelasnya.

Seperti diketahui semenjak terjadinya kasus tewasnya nasabah Citibank, Irzen Octa, Bank Indonesia mengkaji aturan perubahan mengaia APMK. Irzen tewas setelah mengurus tagihan kartu kreditnya yang membengkak. (eh)

• VIVAnews

Read More

SBY Masih Bimbang Soal Harga BBM

"Pada tingkat saya, keputusan diambil setelah pertimbangkan semua aspek."

Rabu, 6 Juli 2011, 17:15 WIB

Bayu Galih, Fadila Fikriani Armadita

SPBU Pertamina (VIVAnews/ Muhamad Solihin)

VIVAnews - Pemerintah belum mengambil sikap apakah akan menaikan harga Bahan Bakar Minyak atau tidak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku masih menyimak respon masyarakat soal kontroversi kenaikan BBM.

"Ada yang bilang belum tepat kenaikan BBM, karena memacu laju inflasi," kata SBY, di Kantor Sekretariat Negara, Rabu 6 Juli 2011.

Selain itu, kata SBY, ada pendapat yang mengatakan bahwa kenaikan harga BBM juga akan berpengaruh pada laju pengurangan kemiskinan. "Ada argumen lain untuk menaikkan BBM dalam jumlah tertentu untuk menyelamatkan anggaran. Saya hargai," kata dia

SBY akan melihat sejumlah pertimbangan, bukan hanya faktor ekonomi semata. "Pada tingkat saya keputusan diambil setelah pertimbangkan semua aspek," ujarnya.

SBY masih terus menimbang-nimbang soal kenaikan harga kenaikan BBM tersebut. Dia mengaku senang apabila banyak diskusi membahas naik atau tidaknya BBM. "Karena makin rasional dari pandangan yang ada. Meskipun berbeda satu sama lain," ucapnya.

Saat ini, kelangkaan BBM terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Namun, Pemerintah mengatakan Pertamina telah memasok BBM sesuai dengan kebutuhan.

"Tidak ada kelangkaan. Semua kebutuhan BBM tercukupi," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi, Evita Herawati Legowo, usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 6 Juli 2011.

Menurut Evita, bila ada antrean di sejumlah wilayah, itu terjadi akibat penyelundupan dan penggunaan bahan bakar bersubsidi secara ilegal. "Bagi kami kelangkaan tidak ada," ujar Evita.

• VIVAnews

Read More

Mendag: Impor Beras Opsi Terakhir

Pemerintah memiliki perjanjian bilateral dengan Thailand dan Vietnam dalam impor beras.

Rabu, 6 Juli 2011, 17:13 WIB

Nur Farida Ahniar, Sukirno

Stok beras di gudang penyimpanan Bulog (ANTARA/Ampelsa)

VIVAnews - Pemerintah akan menjaga stok beras dengan memaksimalkan pengadaan beras dalam negeri melalui Perum Bulog. Jika masih kurang, opsi impor menjadi pilihan terakhir.

"Tapi, bila perlu, stok beras bisa diisi dengan mendatangkan dari luar negeri." kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, di Jakarta, Rabu, 6 Juli 2011.

Menurut dia, pemerintah akan menjaga stok beras karena terdapat ketidakpastian seperti perubahan cuaca. Pemerintah akan menjaga stok lebih konservatif dibanding biasanya.

Akhir tahun ini diperkirakan masih berlangsung panen. Namun, bukan panen raya, sehingga perlu dihitung oleh Bulog agar mendapat kalkulasi perhitungan jumlah stok beras.

"Intinya, Bulog akan terus menyiapkan hingga sisa tahun ini. Tapi, kalau memang kurang akan mendatangkan dari luar negeri," ungkap Mari.

Pemerintah, dia melanjutkan, tidak mau mengambil risiko dalam menyiapkan stok beras. Pemerintah juga akan menggelar operasi pasar di daerah tertentu yang mengalami kenaikan harga untuk menstabilkan harga.

Sementara itu, untuk impor beras, menurut dia, tidak perlu terburu-buru karena pemerintah memiliki perjanjian bilateral dengan Thailand dan Vietnam.

Terkait harga beras yang mulai merangkak naik mendekati bulan puasa, Mendag mengatakan, kenaikan harga yang terjadi masih belum mengkhawatirkan.

"Kami jamin stok cukup, dan Bulog akan melakukan operasi pasar di titik-titik yang harganya tinggi," pungkasnya. (art)

• VIVAnews

Read More